Sukarno terus menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dari kolonialisme Israel. Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina telah dilakukan sejak era Presiden Sukarno. Baginya, setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan negara lain.
Sejak awal berdirinya Israel yang diproklamasikan oleh David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948, Indonesia menolak mengakui negara tersebut karena dianggap merampas tanah rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ucapan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dikirimkan Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Ben-Gurion tidak pernah ditanggapi secara serius. Mohammad Hatta hanya menyampaikan ucapan terima kasih tanpa menawarkan pengakuan diplomatik timbal balik. Sukarno sendiri tidak menanggapi telegram ucapan selamat dari Israel.
Ketika Sukarno mulai menggagas Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1953, Indonesia bersama Pakistan menolak keras keikutsertaan Israel dalam konferensi tersebut. Kehadiran Israel dinilai akan melukai perasaan bangsa-bangsa Arab yang saat itu masih berjuang merebut kemerdekaan. Bagi Sukarno, Israel merupakan bagian dari kekuatan imperialis yang harus dilawan oleh bangsa-bangsa Dunia Ketiga.
Dalam pidato pembukaan KAA tahun 1955 di Bandung, yang juga dihadiri pejuang Palestina Yasser Arafat—Sukarno menegaskan bahwa kolonialisme belum mati, melainkan hanya berubah bentuk. Ia menyebut neokolonialisme masih bercokol di berbagai belahan dunia seperti Vietnam, Palestina, dan Aljazair.
Ali Sastroamidjojo dalam Tonggak-Tonggak di Perjalananku menulis bahwa Bung Karno mengajak negara-negara Asia dan Afrika untuk membentuk satu front anti-kolonialisme melalui solidaritas Asia-Afrika. Sukarno meyakini bahwa imperialisme yang bersifat internasional hanya dapat dikalahkan dengan perlawanan antiimperialisme yang juga bersifat internasional.
Pandangan itu kembali ditegaskan Sukarno dalam pidato Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-21 pada 17 Agustus 1966. Dalam pidato yang dimuat dalam Revolusi Belum Selesai, ia menyatakan,
“Imperialisme yang pada hakikatnya internasional hanya dapat dikalahkan dan ditundukkan dengan penggabungan tenaga antiimperialisme yang internasional juga.”
Pasca KAA, solidaritas Asia-Afrika semakin menguat dan semangat anti-kolonialisme kian membara. Sukarno semakin keras mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina, termasuk melalui jalur olahraga. Maulwi Saelan, pengawal Sukarno, mengenang bahwa pada 1958 Indonesia hampir melaju ke Piala Dunia setelah mengalahkan Tiongkok di babak kualifikasi Asia Timur. Namun, Indonesia harus menghadapi Israel sebagai juara Asia Barat.
Sukarno melarang tim nasional bertanding melawan Israel. “Itu sama saja mengakui Israel,” ujar Maulwi menirukan perkataan Sukarno. Indonesia pun memilih mundur, meskipun keputusan itu mengorbankan peluang besar di ajang internasional. Maulwi sendiri merupakan mantan penjaga gawang tim nasional yang pernah membawa Indonesia menahan imbang Uni Soviet dalam Olimpiade Melbourne 1956.
Sikap tegas terhadap Israel kembali ditunjukkan Sukarno saat Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games IV pada 1962. Pemerintah Indonesia menolak memberikan visa kepada kontingen Israel dan Taiwan. Secara resmi, alasan yang disampaikan adalah ketiadaan hubungan diplomatik, namun sikap antiimperialisme Sukarno menjadi dasar utama kebijakan tersebut.
Saat itu, negara-negara Arab tengah bersengketa dengan Israel yang didukung Barat, sementara Republik Rakyat Tiongkok dikucilkan karena Barat hanya mengakui Taiwan sebagai pemerintah China yang sah. Sukarno memandang kondisi ini sebagai bentuk penindasan kekuatan Old Established Forces terhadap New Emerging Forces.
Akibat kebijakan tersebut, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menskors keanggotaan Indonesia tanpa batas waktu. Alih-alih tunduk, Sukarno justru memerintahkan Komite Olimpiade Indonesia keluar dari IOC pada Februari 1963. Sebagai tandingan, ia menggagas GANEFO (Games of the New Emerging Forces) pada 1963. John D. Legge dalam Sukarno: Biografi Politik menilai langkah ini sebagai simbol kebesaran bangsa dan kemandirian Indonesia dari kekuatan dunia yang mapan.
Pada masa pemerintahan Sukarno, Indonesia juga aktif mendukung perjuangan kemerdekaan di berbagai belahan dunia melalui bantuan dana dan bentuk dukungan lainnya. Dukungan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh rakyat. Melalui OISRAA (Organisasi Indonesia untuk Setiakawan Rakyat Asia-Afrika) yang berdiri pada 1960 dan tergabung dalam AAPSO, solidaritas perjuangan Asia-Afrika semakin terorganisasi.
Hingga kekuasaannya diambil alih oleh Jenderal Soeharto pada 1966, Sukarno tetap teguh pada pendiriannya mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dalam pidato Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-21, ia menegaskan kembali sikap tersebut dengan mengatakan:
“Kita harus bangga bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus, bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa antiimperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itulah pula sebabnya kita tidak mau mengakui Israel!”
Kebijakan nonblok, anti-kolonialisme, dan anti-zionisme merupakan kebijakan luar negeri Indonesia yang telah dijalankan secara permanen oleh enam presiden sebelumnya dan merupakan perwujudan langsung dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; dengan kata lain, kebijakan tersebut adalah perintah konstitusi.
Namun pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo, tanpa berkonsultasi dengan DPR maupun pihak mana pun, justru membawa Indonesia memberi dukungan kepada zionisme dengan bergabung ke sebuah badan yang dibentuk secara sepihak oleh Amerika Serikat dan Israel tanpa melibatkan Palestina. Tindakan ini dipandang sebagai pengkhianatan terbesar terhadap garis kebijakan luar negeri Indonesia.
Presiden Yang lahir dari rahim haram kontitusi itu akhirnya mengkhianati rakyat Indonesia dalam hal kebijakan luar negeri terkait palestina.
Sebagai Rakyat Indonesia yang menginginkan Palestina Merdeka dari penjajahan akan selalu merekam sikap presiden Prabowo yang mati kutu ditangan pengaruh Donald Trump.
