7 Cara Pendekatan Dalam Membangun Daerah Tertinggal
Sebenarnya Tidak ada kabupaten, provinsi, dan negeri yang miskin dan tertinggal apalagi dizaman yang serba keterbukaan informasi. Yang ada hanyalah kabupaten, provinsi, dan negeri yang Salah Urus. Para pemangku kekuasaan harus siap terhadap semua kemungkinan terbaik dan paling efektif mengelolah pembangunan didaerah.
Tahun 2020 Kemarin, Presiden Joko Widodo telah menetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal di Indonesia periode 2020 – 2024. Di Provinsi Sulawesi tengah sendiri ada 3 Kabupaten yang tertinggal, yakni Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) no. 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal.
Lalu langkah apa yang harus di ambil oleh para pemimpin daerah agar predikat daerah tertinggal tidak lagi disematkan kepada tiga kabupaten yang ada diprovinsi sulteng tersebut.
Saya Menawarkan 7 strategi pembangunan Untuk Para Pemangku Kebijakan di daerah ini, agar Sulteng semakin maju dalam pembangunan daerah ini dimasa mendatang.
Berikut Poin penting tentang pendekatan dalam membangun daerah Tertinggal :
Pertama, Membangun Mental Amanah pemangku Kebijakan di Dearah merupakan hal yang saat urgent dalam suatu organisasi kepemerintahan. dengan sikap amanah akan menghasilkan pemimpin yang anti akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Saya menilai selama ini sikap KKN inilah yang menjadi sebab daerah tertinggal disulteng ini, dan itu saya saksikan sendiri, misalnya seorang anggota dewan yang membuat proposal fiktif untuk menggasak dana bansos yang ada di Provinsi Untuk Dirinya sendiri, dan itu melibatkan beberapa pihak bahkan melibatkan oknum BPK didaerah ini. dan ini hanyalah contoh kecil. banyak lagi kelakuan para pemegang kebijakan yang melakukan praktik praktik korupsi yang di balut dengan cara cara yang kelihatannya sesuai aturan, padahal proses-prosesnya fiktif.
Kedua, pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menjadi bagian dari solusi atas masalah rakyat. Secara umum, masalah rakyat itu dapat dikategorikan dalam empat hal: bagaimana hidup lebih sehat sehingga harapan hidup lebih panjang, bagaimana rakyat lebih cerdas sehingga lebih mampu mengembangkan potensi dan keterampilan hidupnya untuk dapat meraih hidup yang lebih baik, bagaimana rakyat lebih produktif menciptakan pendapatan dan daya beli, serta bagaimana rakyat dapat hidup lebih bahagia. Isu pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, pembuatan regulasi, dan tata kelola, misalnya, harus ditempatkan dalam kerangka penyelesaian empat masalah tersebut.
Ketiga, dalam hal pengelolaan anggaran, solusi atas problem secara berkelanjutan harus menjadi orientasi utamanya (problem driven base). Anggaran digunakan bukan untuk menghidupkan struktur organisasi yang ada, yang kemudian diukur dengan pendekatan performance base. Penciptaan keuntungan publik (public benefit) lebih diutamakan daripada keuntungan pemerintah (government profit).
Keempat, pembagian urusan dalam pengelolaan pembangunan tidak otomatis ditangani satu unit organisasi atau yang disebut organisasi perangkat daerah. Problem ego sektoral dapat diselesaikan dengan penempatan isu strategis sebagai isu bersama. Sebagai contoh, isu produksi pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pertanian. Tapi, justru dinas itulah yang meminta dinas yang mengurus pembangunan infrastuktur air, jalan, dan perdagangan untuk memenuhi semua hal yang diperlukan guna menjamin target produksi pangan.
Kelima, dalam praktiknya, khususnya pembangunan desa dan kawasan tertentu, semua level pemerintahan mengambil peran sesuai kewenangan dan bersinergi untuk memecahkan problem warga yang berada dalam kawasan tertentu. Sebagai contoh, Misalnya Daerah yang ada disulteng melaksanakan gerakan desa sehat dan cerdas (GDSC) yang berisi sasaran pembangunan desa berdasar problem utama yang dihadapi warga setempat. Maka, program pembangunan desa yang dimotori pemdes dan seluruh penganggarannya berorientasi penuh pada solusi atas problem yang dihadapi warga setempat. Pemkab akan memfasilitasi, mendorong, dan memperkuat solusi tersebut. Jika solusi yang diperlukan butuh program provinsi dan pusat, misalnya kasus bencana akibat kerusakan hutan dan sungai, dua level pemerintahan tersebut bersama pemkab mengerahkan segala sumber daya untuk melahirkan solusi bagi warga di kawasan tersebut. Jadi, pembagian kewenangan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk menjauhkan kekuasaan dengan masalah warga. Seluruh pembangunan dan kewenangan, sekali lagi, harus berorientasi pada sinergi dalam rangka solusi masalah warga. Itulah esensi pemerintah yang hadir melayani rakyatnya.
Keenam, untuk menjamin mekanisme problem driven base dan ketersambungan antara kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, pemerintah harus memberi akses seluas-luasnya kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan. Pemerintah menjamin bahwa rakyat dapat mengakses semua proses politik dan teknokratik serta pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pelaporan. Untuk menjamin mekanisme ketersambungan itu, Misalnya platform website yang digagas walikota terpilih Hadianto Rasyid (www.laporwalikotapalu.com) untuk menampung keluhan/pengaduan masyarakat di kota palu, open data contract standard, dan data revolution menjadi sangat penting. Jika performance base bertumpu pada birokrasi sendiri sehingga lebih peka terhadap isu input, proses, dan output kelembagaan, problem base lebih peka terhadap income dan outcome-nya bagi publik.
Ketujuh, bagaimana mengukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah? Gunakan pendekatan outcome yang biasa disebut IKU (indikator kinerja utama) dan pilar-pilar keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGS. IKU meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks rasio kesenjangan atau keberhasilan menciptakan pemerataan, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan angka harapan hidup rakyat. Sementara itu, SDGS mengukur seluruh unsur partisipasi elemen dan aspek yang kelak menjamin keberlangsungan pembangunan.
